Terlengkap Pembayaran Pemberian Sertifikasi Guru Triwulan 1 Dan Carry Over 2010-2013 Akan Dilaksanakan Mulai Tanggal 9-14 April 2014

Berdasarkan info dari website kemdikbud, Pembayaran tunjangan guru PNSD untuk triwulan pertama akan dilakukan pada bulan April 2014, ialah pada tanggal 9-14 April 2014 sambil melaksanakan kelengkapan manajemen ibarat SK Penerima Tunjangan. Kekurangan pembayaran tunjangan guru ( Carry Over ) tahun 2010-2013 pun akan dibayarkan pada triwulan I.

Mendikbud menambahkan, di dalam PMK diatur juga jadwal pembayaran tunjangan guru untuk tahun anggaran 2014. “Untuk triwulan kedua dibayar paling lambat tamat ahad ke-4 bulan Juni, triwulan ketiga paling lambat bulan September, dan triwulan keempat paling lambat bulan November,” ungkapnya

Perkembangan kejelasan info pembayaran tunjangan profesi / sertifikasi guru triwulan 1 tahun 2014 dan pembayaran Carry Over atau pembayaran atas kekurangan pembayaran tunjangan sertifikasi tahun sebelumnya diketahui sesudah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi payung aturan dalam pembayaran tunjangan guru pegawai negeri sipil tempat (PNSD) tahun anggaran 2014 telah terbit. Pada tanggal 3 April 2014 PMK No. 61/PMK.07/2014 wacana Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014 telah diterbitkan. Penerbitan PMK tersebut dilakukan sesudah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengeluarkan hasil audit wacana kekurangan pembayaran tunjangan guru 2010-2013. Dengan terbitnya PMK itu, kekurangan tunjangan guru pada tahun 2010-2013 pun segera dibayar. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh sebagaimana dirilis dalam website resmi kemdikbud (kemdikbud.go.id) mengatakan, audit BPKP mengenai kekurangan pembayaran tunjangan guru ( Carry Over ) tahun 2010-2013 membutuhkan waktu sekitar empat bulan, sehingga BPKP gres merampungkannya pada tamat Februari lalu, dan alhasil PMK pun terbit pada awal April kemarin. “Dengan adanya PMK dibutuhkan semakin ada kepastian pembayaran tunjangan. Uangnya ada, duduk perkara derma manajemen ada melalui SK, perintah membayarkan melalui PMK juga ada. Makara tidak ada alasan bagi (pemerintah) kabupaten dan kota untuk tidak membayarkan (tunjangan guru),” ujar Mendikbud ketika jumpa pers di Gedung A Kemdikbud, Jakarta (07/04/2014)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel