Jelang Pilkada 2018, Google Cs Setuju Berantas Hoax

Suasana acara. Foto: Agus Tri Haryanto/inetSuasana acara. Foto: Agus Tri Haryanto/inet

Jakarta - Platform layanan berbasis internet mulai dari Google, Facebook, Twitter, Telegram, BBM, Line, Bigo Live, Live Me, dan MeTube satu bunyi dalam agresi memberantas hoax yang bertebaran di internet.

Para perusahaan teknologi tersebut menandatangani nota akad agresi dengan Bawaslu, KPU, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) wacana Manajemen dan Pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2018 & deklarasi internet Indonesia bebas hoax dalam Pilkada 2018.

Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan nota akad ini bertujuan mendukung kegiatan pemilu dalam melindungi pemilu dari hoax. Sehingga hak pemilih sanggup mendapatkan informasi yang benar terwujudkan.

"Atas dasar itu, Bawaslu, KPU, Kementerian Kominfo serta platform internet untuk mulai agresi menangkal informasi palsu atau hoax, ujaran kebencian, dan konten negatif di internet dalam penyelenggaran pilkada 2018," ujar Abhan dalam sambutannya di halaman parkir Bawaslu, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Kesepakatan ini dilakukan supaya sanggup membuat pesta demokrasi yang berimbang, menarik, dan membangkitkan kreatifitas banyak orang. Begitu keinginan yang diucapkan Abhan mengenai agresi bersama berantas konten negatif di dunia maya.

Jelang Pilkada 2018, Google Cs Sepakat Berantas Hoax Suasana penandatanganan. Foto: Agus Tri Haryanto/inet


"Sehingga proses Pilkada terlindungi dari konten negatif dengan baik," ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyampaikan agresi bersama ini bertujuan untuk memerangi hoax dalam proses Pilkada di tahun 2018.

"Dunia maya ini bukan hanya daerah negatif tapi juga daerah konkret bagi kita. Ada sembilan penyelenggara sistem elektronik mendukung agresi ini. Saya tugasnya di belakang, jikalau Bawaslu di depan. Saya sampaikan kepada platform elektronik, jikalau ada akun yang melanggar hukum berkaitan pilkada, tolong dilakukan take down," tuturnya.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel